Remunerasi PNS 2014

Remunerasi PNS TNI POLRI & Tunjangan Kinerja

Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN)

remunerasi pns Rancangan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN)Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara | RUU ASN | Draft RUU ASN | Download RUU ASN – Selain RUU Keperawatan, pembahasan RUU ASN juga berjalan alot antara DPR (Komisi 2) dan Pemerintah. Tujuan RUU ASN sebagai instrumen hukum bagi PNS (Aparatur Sipil Negara) dalam menciptakan aparatur yang memiliki :

  1. Indepedensi dan Netralitas
  2. Kompetensi dan Produktivitas kerja dalam memberikan pelayanan publik
  3. Berintegritas dan akuntabel

Ada 16 permasalahan PNS yang menyebabkan dibuatnya RUU ASN untuk ditetapkan sebagai UU ASN. Masalah ini timbul karena kelemahan dalam implementasi dan ketidakadaan atau ketidakcukupan norma dalam UU sebelumnya :

1. Pengaturan kepegawaian terdapat di berbagai undang-undang (Undang-undang Guru dan dosen; UU 32/2004 dan UU 43/1999) timbulkan komplikasi;
2. Pekerjaan tempat PNS mengabdi tidak dipandang sebagai profesi;
3. Pengadaan PNS melalui sistem formasi menjadi komoditi yang menggiurkan;
4. Penempatan dan pengangkatan dalam jabatan struktural dicemari intervensi politik;
5. Terbatasnya mobilitas PNS melemahkan NKRI;
6. 9 dari 10 PNS tidak pernah diberi kesempatan mengembangkan diri;
7. Kualifikasi dan kompetensi PNS tidak sesuai kebutuhan;
8. Desentralisasi pengadaan PNS suburkan semangat kedaerahan;
9. High cost and low performance. Belanja Aparatur ditingkat nasional sekitar 38 persen dari APBN, dan mencapai lebih dari 63 persen di daerah. Bahkan di 11 daerah mencapai 76 persen;
10. Tsunami pensiun pada 2025. Sebanyak 2.7 juta PNS akan pensiun dan beban fiskal mencapai Rp 165 T
11. Fragmentasi peraturan perundangan sistem kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja (UU Guru dan Dosen);
12. Sistem remunerasi dan tunjangan sangat bervariasi antar instansi melemahkan esprit de corps.
13. Masalah Overstaff dan Understaff
14. Remunerasi tidak terkait kinerja
15. Promosi Jabatan Tertutup dan Penuh KKN
16. Rekrutment tidak objektif dan Penuh KKN

Perubahan Prinsip yang dimasukkan kedalam RUU ASN :

1. Ruang Lingkup yang diatur.

Dalam UU POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN (UU 8/1974 jo UU 43/1999) PEGAWAI NEGERI meliputi :
Pegawai Negeri Sipil : Pusat, Daerah, PTT
TNI (sudah ada UU tersendiri)
POLRI (sudah ada UU tersendiri)

Sedangkan dalam RUU ASN, Aparatur Sipil Negara meliputi : Pegawai negeri sipil Republik Indonesia, Pegawai tidak tetap pemerintah, hanya mengatur aparatur sipil.

2. Jenis Jabatan

Berdasarkan UU 8/1974 jo UU 43/1999 jenis jabatan ada dua yaitu : Jabatan Struktural (Eselon) dan Jabatan Fungsional. Dalam RUU ASN jenis jabatan ada 3 yaitu : Jabatan Eselon Senior (JES), Jabatan Fungsional, dan Jabatan Administrasi.

3. Wewenang pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian

Berdasarkan UU 8/1974 jo UU 43/1999, wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS ada pada Presiden yang didelegasikan kepada pejabat non karier (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) dan karier (Kepala LPNK).  Dalam RUU ASN pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS adalah Presiden yang didelegasikan kepada pejabat karier (Kepala LPNK, Sekjen, Sestama, Sekda). Pengisian JES oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan pengangkatan oleh presiden.

4. Kelembagaan

UU 8/1974 jo UU 43/1999 Mengatur kewenangan BKN secara umum, Mengatur Komisi Kepegawaian Negara, Mengatur BAPEK dan tidak mengatur kewenangan Kementerian PAN dan RB dan LAN. RUU ASN akan mengatur Mengatur kewenangan Kementerian PAN dan RB, BKN, LAN dan KASN dalam sistem manajemen ASN. BAPEK akan dibubarkan dan mengusulkan sengketa kepegawaian melalui PTUN.

5. Manajemen SDM

Berdasarkan UU 8/1974 jo UU 43/1999 : Promosi dan Seleksi Tertutup (dalam satu instansi), Tidak mengatur sertifikasi profesi, Tidak mengatur tunjangan, Mengatur kesejahteraan secara garis besar saja, Tidak mengatur Batas Usia Pensiun (diatur dalam PP No. 32/1979 dan peraturan perundangan lainnya) dan Tidak mengatur laporan kekayaan PNS sehingga dalam RUU ASN akan ada : Promosi dan Seleksi Terbuka JES (antar instansi), Mengatur sertifikasi profesi ASN, Mengatur tunjangan (tidak boleh lebih besar dari gaji), Mengatur kesejahteraan secara rinci termasuk jaminan sosial, Mengatur Batas Usia Pensiun: jabatan administrasi 58 tahun, jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan, jabatan eksekutif senior 60 tahun. Diusulkan, PNS wajib melaporkan kekayaan (LHKPN)

Bagi yang ingin tahu mengenai RUU ASN silahkan Download RUU ASN disini.

The Author

Remunerasi PNS

Terima Kasih anda telah mengunjungi situs RemunerasiPNS.Com. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai remunerasi, tunjangan kinerja, penerimaan cpns, sekolah kedinasan, guru, perawat, TNI, POLRI, beasiswa, dll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Remunerasi 2014 & Penerimaan CPNS 2014 © 2014 Frontier Theme
close

site tracking with Asynchronous Google Analytics plugin for Multisite by WordPress Expert at Web Design Jakarta.