Remunerasi PNS 2014

Remunerasi PNS TNI POLRI & Tunjangan Kinerja

Daftar Batas Usia Pensiun PNS

 Daftar Batas Usia Pensiun PNS

Daftar Batas Usia Pensiun PNS – Berikut ini kami sampaikan daftar batas usia pensiun pegawai negeri sipil (PNS) yang masih mengacu pada peraturan yang berlaku saat ini, karena Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang akan menjadi acuan baru bagi PNS belum ditetapkan oleh DPR. Semoga membantu bagi anda yang membutuhkan informasinya.

DAFTAR  BATAS  USIA  PENSIUN  PEGAWAI  NEGERI  SIPIL

No.   NAMA  JABATAN BATAS  USIAPENSIUN DASAR  HUKUM KETERANGAN
1. DOSEN 65  Tahun UU no.14 Tahun 2005 Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2005
2. GURU BESAR 70  Tahun UU no.12 Tahun 2012 Berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2012
3. GURU BESAR EMERITUS 75  Tahun Permendiknas 09 Tahun 2008 Berlaku sejak tanggal  03 April 2008
4 GURU 60  Tahun UU no.14 Tahun 2005 Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2005
5. Auditor dalam Jenjang Madya dan Jenjang Utama, 60  Tahun Perpers no.41 Tahun 2012 Berlaku sejak tanggal 12 April 2012
6. Arsiparis dalam Jenjang Madya dan Jenjang Utama 60  Tahun Perpres no.42 Tahun 2012 Berlaku sejak tanggal 12 April 2012
7. Pemeriksa dalam Jenjang Madya dan Jenjang Utama 60  Tahun Perpres no.52 Tahun 2012 Berlaku sejak tanggal 02 Mei 2012
8. ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, 62  Tahun UU no.3 Tahun 2006 Berlaku sejak tanggal 30 Maret 2006
9. ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; 65  Tahun UU no.3 Tahun 2006 Berlaku sejak tanggal 30 Maret 2006
10 Jaksa 62 Tahun UU no.16 Tahun 2004 Berlaku sejak tanggal 26 Juli 2004
11 Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Dan Penyuluh Kehutanan 60  Tahun Perpres no.55 tahun 2010 Berlaku sejak tanggal  27 Agustus 2010
12 Penilik 60  Tahun Perpres no.63 tahun 2010 Berlaku sejak tanggal  20 OKtober 2010
13 Sandiman jenjang Madya 60  Tahun Perpres no.16 tahun 2009 Berlaku sejak tanggal 22 April 2009
14 Perencana jenjang Madya dan jenjang Utama 60  Tahun Perpres no.17 tahun 2009 Berlaku sejak tanggal 28 April 2009
15 Dokter Pendidik Klinis jenjang Pertama dan Jenjang Muda 60  Tahun Perpres no.24 tahun 2009 Berlaku sejak tanggal 08 Juni 2009
16 Dokter Pendidik Klinis jenjang Madya dan jenjang Utama 65  Tahun Perpres no.24 tahun 2009 Berlaku sejak tanggal 08 Juni 2009
17 Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian 65  Tahun PP no.65 tahun 2008 Berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2008
18 Eselon I dalam jabatan Sruktural 60  Tahun PP no.65 tahun 2008 Berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2008
19 Eselon II dalam jabatan Sruktural 60  Tahun PP no.65 tahun 2008 Berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2008
20 Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri 60  Tahun PP no.65 tahun 2008 Berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2008
21 Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat; 60  Tahun PP no.65 tahun 2008 Berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2008
22 Eselon I dalam Jabatan Tertentu yang Sangat dibutuhkan Organisasinya 62  Tahun PP no.65 tahun 2008 Berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2008
23 Hakim pada Mahkamah Pelayaran 58  Tahun PP no.65 tahun 2008 Berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2008
24 Penyelidik Bumi Utama dan Penyelidik Bumi Madya 60  Tahun Perpres no.06 tahun 2007 Berlaku sejak tanggal 31 Januari 2007
25 Agen Madya, Agen Madya Tingkat I, Agen Madya Tingkat II dan Agen Utama Madya 60  Tahun Keppres no.10 tahun 1996 Berlaku sejak tanggal 07 Februari 1996
26 Pemeriksa Bea dan Cukai Muda, Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, Pemerikas Bea dan Cukai Utama Pratama, Pemeriksa Bea dan Cukai Utama Muda 60  Tahun Keppres no.30 tahun 1995 Berlaku sejak tanggal 19 Mei 1995
27 Pamong Belajar Pratama, Pamong Belajar Muda, Pamong Belajar Madya, Pamong Belajar Utama Pratama, Pamong Belajar Utama Muda 60  Tahun Keppres no.49 tahun 1995 Berlaku sejak tanggal 12 Juli 1995
28 Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri 60 Tahun UU no.2 Tahun 1986 Berlaku sejak tanggal 08 Maret 1986Tidak berlaku lagi angka 3 huruf c, ayat (2) pasal 4 PP no. 32 Tahun 1979
29 Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi 63  Tahun UU no.2 Tahun 1986 Berlaku sejak tanggal 08 Maret 1986Tidak berlaku lagi angka 2 huruf c, ayat (2) pasal 4 PP no. 32 Tahun 1979
30 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung 65  Tahun UU no.14 Tahun 1985 Berlaku sejak tanggal 30 Desember 1985Tidak berlaku lagi angka 1 huruf b, ayat (2) pasal 4 PP no. 32 tahun 1979
31 Kepala Kelurahan 60  Tahun UU no.05 Tahun 1979SE Ka BKN No. 02/SE/1987 Berlaku sejak tanggal 01 Desember 1979
32 Widyaiswara Utama, Widyaiswara Utama Madya 65  Tahun Keppres no.63 Tahun 1986 Berlaku sejak tanggal 10 Desember 1986
33 Widyaiswara Utama Muda; Widyaiswara Utama Pratama; Widyaiswara Madya; Widyaiswara Muda;  Widyaiswara Pratama; Penyuluh Pertanian Utama Muda;  Penyuluh Pertanian Utama Pratama; Penyuluh Pertanian Madya; Penyuluh Pertanian Muda; Penyuluh Pertanian Pratama. 60  Tahun Keppres no.63 Tahun 1986 Berlaku sejak tanggal 10 Desember 1986
34 Ajun Widyaiswara, Ajun Widyaiswara Madya, AJun Widyaiswara Muda, AsistenWidyaiswara, Asisten Widyaiswara Madya, dan Asisten Widyaiswara Muda 56  Tahun Keppres no.63 Tahun 1986 Berlaku sejak tanggal 10 Desember 1986
35 Ajun Penyuluh Pertanian, Ajun Penyuluh Pertanian Madya, Ajun Penyuluh Pertanian Muda, Asisten Penyuluh Pertanian, Asisten Penyuluh Pertanian Madya, dan Asisten Penyuluh Pertanian Muda 56  Tahun Keppres no.63 Tahun 1986 Berlaku sejak tanggal 10 Desember 1986
36 Ahli Perekayasa Madya, Ahli Perekayasa Utama, Ahli Perekayasa Muda 65  Tahun Keppres no.39 Tahun 1996 Berlaku sejak tanggal 24 Mei 1996
37 Perekayasa Muda; Perekayasa Madya 60  Tahun Keppres no.39 Tahun 1996 Berlaku sejak tanggal 24 Mei 1996
38 Pustakawan Utama, 65  Tahun Keppres no.102 Tahun 2003 Berlaku sejak tanggal  17 Desember 2003
39 Pustakawan Madya; Pustakawan Muda;  Pustakawan Penyelia 60  Tahun Keppres no.102 Tahun 2003 Berlaku sejak tanggal  17 Desember 2003
40 Jaksa Agung 60  Tahun PP no.32 Tahun 1979 Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.65 tahun 2008)
41 Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara 60  Tahun PP no.32 Tahun 1979 Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.65 tahun 2008)
42 Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen 60  Tahun PP no.32 Tahun 1979 Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.65 tahun 2008)
43 Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Departemen 60  Tahun PP no.32 Tahun 1979 Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.65 tahun 2008)
44 Eselon I dalam jabatan struktural yang tidak termasuk di 40-42 60  Tahun PP no.32 Tahun 1979 Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.65 tahun 2008)
45 Eselon II dalam jabatan struktural 60  Tahun PP no.32 Tahun 1979 Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.65 tahun 2008)
46 Dokter yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedokteran Negeri sesuai dengan profesinya 60  Tahun PP no.32 Tahun 1979 Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.65 tahun 2008)
47 Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian 65  Tahun PP no.32 Tahun 1979 Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 (Sudah diubah dengan PP no.65 tahun 2008)
48 Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Muda; Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Madya; Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Utama Pratama; Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Utama Muda 60  Tahun Keppres no.29 tahun 1995 Berlaku sejak tanggal 19 Mei 1995
49 Teknisi Pemeriksa Pajak Muda, dan Teknisi Pemeriksa Pajak Madya;Ahli Pemeriksa Pajak Muda, Ahli Pemeriksa Pajak Madya, Ahli Pemeriksa Pajak Utama Pratama, Ahli Pemeriksa Pajak Utama Muda, Ahli Pemeriksa Pajak Utama Madya, dan Ahli Pemeriksa Pajak Utama 60  Tahun Keppres no.28 tahun 1995 Berlaku sejak 19 Mei 1995
50 PNS pada umumnya 56  Tahun PP no.32 Tahun 1979 Berlaku sejak tanggal 29 September 1979

 

SUMBER:

  1. UU Nomor 12 Tahun 2012: Pendidikan Tinggi (pasal 72 butir 4 menetapkan BUP untuk GB 70 tahun)
  2. UU Nomor 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen (pasal 30 butir 4 menetapkan BUP Guru 60 tahun, pasal 67 butir 4 menetapkan BUP dosen 65 tahun)
  3. UU no. 16 Tahun 2004 : Kejaksaan RI (pasal 12), penjelasan
  4. UU no. 2 Tahun 1986 : Peradilan Umum (pasal 19)
  5. UU no. 14 Tahun 1985: Mahkamah Agung (pasal 11 )
  6. UU no. 05 Tahun 1979: Pemerintahan Desa
  7. PP Nomor 65 tahun 2008: Pemberhentian PNS – Perubahan 2.
  8. PP Nomor 01 Tahun 1994: Pemberhentian PNS – Perubahan 1.
  9. PP Nomor 32 Tahun 1979: Pemberhentian PNS (BUP PNS diatur di pasal 3-4)
  10. Permendiknas Nomor 9 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus
  11. Perpres no.52 tahun 2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa
  12. Perpres no. 42 tahun 2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis
  13. Perpres no. 41 tahun 2012: Perpangjangan Batas Usia Pensin bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor
  14. Perpres no. 63 tahun 2010: Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik
  15. Perpres no. 55 tahun 2010: Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Dan Penyuluh Kehutanan
  16. Perpres no. 24 tahun 2009: Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis
  17. Perpres no. 17 tahun 2009: Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Perencana
  18. Perpres no. 16 tahun 2009: Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman
  19. Perpres no. 06 tahun 2007: Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
  20. Keppres no. 39 Tahun 1996: Tunjangan pemeriksa pajak, Agen, statistisi, dan penyuluhan perindustrian
  21. Keppres no. 102 Tahun 2003: Perubahan terhadap Keppres no. 64 tahun 1992 tentang BUP PNS yang menduduki jafung Pustakawan
  22. Keppres no. 147 tahun 2000: Perubahan terhadap Keppres no. 64 tahun 1992
  23. Keppres no. 10 tahun 1996: Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan Agen
  24. Keppres no. 49 tahun 1995: Perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pamong belajar
  25. Keppres no. 30 tahun 1995: Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai
  26. Keppres no. 29 tahun 1995: Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan
  27. Keppres no. 28 tahun 1995: Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Menduduki Jabatan Pemeriksa Pajak
  28. Keppres no. 64 tahun 1992: BUP PNS Pustakawan
  29. Keppres no. 63 Tahun 1986: Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menjabat Jabatan Fungsional Widya Iswara Dan Penyuluhan Pertanian
  30. Surat Kepala BKN tgl 26 Oktober 2004 tentang penentuan batas usia pensiun jaksa yang menduduki jabatan struktural
  31. Surat Edaran Ka BKN No. 02/SE/1987 : Juknis tentang batas usia pensiun PNS

Incoming search terms:

The Author

Remunerasi PNS

Terima Kasih anda telah mengunjungi situs RemunerasiPNS.Com. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai remunerasi, tunjangan kinerja, penerimaan cpns, sekolah kedinasan, guru, perawat, TNI, POLRI, beasiswa, dll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Remunerasi 2014 & Penerimaan CPNS 2014 © 2014 Frontier Theme
close

site tracking with Asynchronous Google Analytics plugin for Multisite by WordPress Expert at Web Design Jakarta.