Ide menarik datang dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Orang nomor satu di Pemprov Gorontalo itu menetapkan kebijakan baru untuk gaji para pegawai negeri sipil (PNS). Yakni, gaji para PNS tersebut langsung ditransfer ke rekening istri masing-masing. Kebijakan itu diberlakukan pada pembayaran gaji Maret nanti.
’’Kalau gaji masuk rekening istri, itu sudah tepat sasaran menafkahi istri dan anak-anak. Jangan sampai gaji habis digunakan untuk hal lain yang tidak bermanfaat,’’ kata Rusli saat hadir dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Pengajian DPD Alhidayah, Gorontalo, kemarin.
Meski begitu, Rusli meminta para istri PNS terus dibina agar gaji suami cukup untuk menafkahi keluarga. Dia meminta tim penggerak PKK membina mereka untuk memaksimalkan gaji suami.
Bak gayung bersambut, gagasan sang gubernur itu langsung disambut positif. ’’Saya setuju agar pegawai bekerja lebih tenang dengan masalah keuangan sepenuhnya diatur istri. Dengan begitu, produktivitas kinerja aparatur akan lebih baik untuk mengabdi bagi kepentingan masyarakat,’’ ujar Sul Moito, staf ahli gubernur bidang pemerintahan.
Di sisi lain, Kasubag Humas Pemprov Gorontalo Sukri Rauf menyatakan, pengalihan gaji suami ke rekening istri tersebut merupakan bentuk transparansi keuangan. ’’Bagus itu. Sebab, kita ini hakikatnya bekerja untuk istri dan anak-anak. Jangan sampai ada dusta di antara kita (suami dan istri, Red),’’ katanya lantas tersenyum.
Kebijakan Pemprov Gorontalo itu mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menilai, kebijakan tersebut tak menyalahi aturan dan bisa diterapkan di semua wilayah. ’’Silakan saja. Itu semacam diskresi gubernur atau wewenang pemerintahan di daerah,’’ ujarnya saat dihubungi tadi malam.
Pejabat yang akrab dipanggil Donny tersebut menilai, kebijakan itu bisa meningkatkan kinerja birokrasi di daerah. ’’Ini terkait dengan internal pembinaan kepegawaian. Bagus-bagus saja,’’ katanya.
Dia menyebutkan, jika gaji ditransfer langsung ke istri, akan timbul ketenteraman dalam rumah tangga. ’’Akan muncul rasa aman dan nyaman bagi PNS yang juga akan berpengaruh pada kinerjanya,’’ jelasnya.
Istri juga akan tahu pasti besaran pendapatan suami, sehingga tidak ada korupsi. ’’Efeknya ke kesejahteraan,’’ tegasnya.
Lantas, apakah kebijakan tersebut akan diberlakukan secara nasional? Donny menyatakan tak ada rencana sampai sejauh itu. ’’Sekali lagi, ini lebih pada kewenangan gubernur di wilayahnya. Tidak ada aturan yang dilanggar, tapi juga tidak ada aturan nasional yang mengharuskan,’’ katanya
Sumber : Fajar Online
