Remunerasi PNS 2014

Remunerasi PNS TNI POLRI & Tunjangan Kinerja

Remunerasi Kementerian dan Remunerasi Lembaga Negara segera dibahas

wakil presiden Boediono 225x300 Remunerasi Kementerian dan Remunerasi Lembaga Negara segera dibahasTunjangan kinerja atau remunerasi bagi 21 kementerian/lembaga segera dibahas oleh Komite Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

“Pemberian tunjangan kinerja bagi 21 kementerian dan lembaga segera dibahas oleh komite pengarah Tim Reformasi Birokrasi Nasional mulai pekan depan,” demikian bunyi hasil rapat yang diterima wartawan di Istana Wapres, Jakarta, Selasa.

Berdasarkan hasil rapat reformasi birokrasi yang dipimpin Wakil Presiden Boediono tersebut, pembahasan remunerasi itu didasarkan laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa usul proses reformasi birokrasi di 21 kementerian/lembaga telah selesai.

Dalam rapat tersebut, Menteri PAN RB Azwar Abubakar juga menyampaikan, pihaknya akan mempercepat proses reformasi birokrasi. Untuk 2012, seyogyanya ada 16 KL yang akan diproses. Namun Kemenpan RB bertekad akan memfasilitasi seluruh 40 KL yang tersisa, agar dapat mengikuti proses reformasi birokrasi.

Sebelumnya, pada 2011 sebanyak 21 kementerian/ lembaga telah menyampaikan dokumen usulan reformasi birokrasi pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat itu E.E. Mangindaan selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Kementerian/lembaga tersebut di antaranya

  1. Kementerian Perindustrian,
  2. Badan Pengkajian dan Penerapan Tekonologi,
  3. Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah,
  4. Kementerian Energi dan SDM,
  5. Badan POM,
  6. Badan Kepegawaian Negara,
  7. Lembaga Administrasi Negara,
  8. Kementerian Luar Negeri,
  9. Kementerian Pendidikan Nasional
  10. Kementerian Pertanian.
  11. Badan Koordinasi Penanaman Modal,
  12. Kementerian Perdagangan
  13. Lemhanas,
  14. Arsip Nasional ,
  15. Kementerian Kesehatan,
  16. Kementerian Kehutanan,
  17. Badan Pusat Statistik,
  18. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,
  19. Badan Meteorologi,
  20. Klimatologi dan Geofisika,
  21. Kementerian Dalam Negeri

Rapat reformasi Birokrasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono itu juga mengevaluasi pelaksanaan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil yang berlangsung sejak 1 September 2011 hingga 2012.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seusai rapat menyatakan, saat ini pemerintah telah meminta laporan dari pemerintah daerah terkait dengan jumlah kebutuhan pegawai negeri sipil dan analisa struktur di daerah. “Kami sudah mengirim surat, laporan itu kan masuknya ke Kemenpan,” katanya.

Sementara itu, Kementerian Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah membentuk tim khusus dan kelompok kerja untuk mengerjakan dua tugas penting ini. Pada Juni mendatang ditargetkan hasil evaluasi struktur maupun analisis jabatan di seluruh Kementerian dan Lembaga dan pemda sudah selesai.

Dengan demikian, pemerintah memiliki gambaran mengenai struktur organisasi dan jumlah pegawai negeri yang ideal untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Dari waktu ke waktu, tim ini akan melaporkan perkembangan pembahasan pada Komite Pengarah TRBN.

Sementara itu, dalam rapat tersebut dihadiri pula oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menko bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menko bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mardiasmo, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, dan Wakil Menpan dan RB Eko Prasojo.

Sumber : Antara

Incoming search terms:

The Author

Remunerasi PNS

Terima Kasih anda telah mengunjungi situs RemunerasiPNS.Com. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai remunerasi, tunjangan kinerja, penerimaan cpns, sekolah kedinasan, guru, perawat, TNI, POLRI, beasiswa, dll

5 Comments

Add a Comment
  1. masa anggaran guru di sunat keterlaluan apa lagi pemerintah untuk anggaran bos cukup tinggi tapi pelaksanaanx di daerah beli belum optimal masih banyak terdapat sekolah-sekolah yang kumuh bahkan beratap rumbia dan usang cthx di daerah saya, bahkan ada guru bantu cuma di kasih honor 150 rb pada hal dia pahlawan tanpa jasa. tolong pemerintah memperhatikan nasib para guru terutama di daerah terpencil jangan yang di kota di perhatikan, wahai pemerintah engkau orang hebat asalmu juga dari desa tolong perhatikan nasib para guru yang berada di desa yang hidup pas-pasan terutama guru honor mereka pendidik bangsa

  2. bagaimana dengan depkes terutama perawat yang selama terus menerus bergelut dengan penyakit jangan sampai perawat melakukan mogok karena kesenjangan penghasilan kalau sampai mogok 12 jam saja akan banyak nyawa melayang tapi percayalah perawat tak akan melakukan tindakan itu cuma gara gara uang terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Remunerasi 2014 & Penerimaan CPNS 2014 © 2014 Frontier Theme
close

site tracking with Asynchronous Google Analytics plugin for Multisite by WordPress Expert at Web Design Jakarta.