Remunerasi PNS 2014

Remunerasi PNS TNI POLRI & Tunjangan Kinerja

Sistem Gaji PNS Perlu Diubah

pns1 300x225 Sistem Gaji PNS Perlu DiubahJAKARTA– Pemerintah perlu merumuskan sistem penggajian pegawai negeri sipil (PNS) sebagai ganti penghapusan eselon III hingga V. Tanpa perubahan sistem tersebut, efisiensi anggaran sulit tercapai.

Mantan Rektor UGM Sofian Effendi mengatakan, penghapusan eselon dengan pejabat fungsional tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan perubahan struktur gaji.Melalui sistem ini,gaji pegawai yang menempati posisi fungsional harus lebih besar daripada pegawai struktural. Menurut dia,banyak peneliti ahli yang jabatannya setara sebagai pejabat fungsional,namun tidak lebih sejahtera dari pegawai struktural.

Pejabat eselon 1 tetap lebih sejahtera karena mendapatkan tunjangan fungsional yang lebih tinggi daripada peneliti ahli itu. “Para peneliti ini kerja lebih lelah daripada pejabat, maka banyak dari mereka yang tidak mau jadi PNS,” katanya saat dihubungi SINDO kemarin. Sofian menambahkan, kinerja PNS memang masih sangat mengecewakan. Karena itu, penghapusan eselon III hingga V ini mesti diiringi dengan audit kinerja dan penerapan sanksi.

Audit kinerja itu mesti dibuat oleh Kemenpan dan RB kepada seluruh pejabat, sehingga setiap kuartal tertentu ada data laporan kinerja dari pegawai yang dapat menentukan kenaikan status dan gaji ataupun sebaliknya. Selain itu, sistem absensi juga tidak menjamin kinerja pegawai karena masih banyak PNS yang lebih senang menitipkan absen.

Mengenai penambahan pegawai fungsional itu, terangnya, akan lebih efektif jika dipraktikkan di lingkungan pelayanan publik, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Kementerian yang mempunyai Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan kejaksaan juga harus diperbanyak pejabat fungsional itu. “Seperti di universitas dan sekolah tidak memerlukan pejabat struktural,namun harus fungsional karena menyangkut ke masyarakat umum,” imbuhnya.

Pengamat kebijakan publik UI Andrinof Chaniago menjelaskan, kebijakan perampingan birokrasi tersebut memang salah satu program yang diperlukan dalam reformasi birokrasi. Namun jika pejabat eselon III dihilangkan,hierarki antara pejabat eselon II dan pegawai di bawahnya terlalu jauh. “Nanti komandonya seperti apa.Apakah langsung ke anak buah atau per kelompok kerja,”tanyanya.

Tunjangan dan fungsional juga mesti dipertanyakan.Menurut dia,jika pejabat fungsional itu tidak produktif maka konsep efisiensi akan sia-sia. Kemenpan dan RB juga mesti memperjelas konsep struktural birokrasi, karena kalau hanya menghapus satu jenjang dan tidak berpengaruh apaapa maka akan berdampak buruk pada jenjang berikutnya.

Wamenpan dan RB Eko Prasodjo menjelaskan, penghapusan ketiga eselon itu tidak dilakukan dengan pensiun dini, tetapi hanya dipindahkan dari pejabat struktural ke fungsional. Menurut dia,saat ini pemerintah sedang melengkapi seluruh jabatan fungsional yang ada di seluruh birokrasi. “Misalnya jabatan analisis kebijakan terdiri atas pegawai muda,madya,dan utama,”ungkapnya.

Eko belum dapat menjelaskan berapa pegawai yang akan dipindahkan karena masih dalam proses penelaahan.Namun jika para pejabat itu dipindahkan dari jabatan struktural ke fungsional, orientasi kinerja akan diubah menjadi fungsi pekerjaan dan bukan struktural. Pada akhirnya akan ada penetapan pola karier fungsional, yang pemberian insentif sesuai kinerja juga akan diperkuat.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah secara bertahap akan menghapus formasi PNS jenjang eselon III hingga V. Penghapusan ini untuk efisiensi kinerja pegawai pemerintahan


Incoming search terms:

The Author

Remunerasi PNS

Terima Kasih anda telah mengunjungi situs RemunerasiPNS.Com. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai remunerasi, tunjangan kinerja, penerimaan cpns, sekolah kedinasan, guru, perawat, TNI, POLRI, beasiswa, dll

3 Comments

Add a Comment
  1. Penggajian atau pemberian tunjangan hrs sebanding dng mutu pekerjaaannya. Sbg contoh: unt pjbat fungsional, kalo penelitian/perekayasaan hanya menghasilkan tulisan2 tanpa bisa dimanfaatkan apalagi tanpa output yg nyata, knp hrs dinaikkan tunjangannya? kalo ingin menghargainya cukup dihargai sj kegiatan menulisnya. bgmana dng mereka2 yg melakukan penelitian/perekayasaan tanpa dpt tunjangan? kesalahan sistem penilaian penelitian di instansi pemerintah adalah krn yg dinilai adalah kuantitas laporan2/makalah2 yg diajukan untuk dptkan angka kredit. sedangkan pemanfaatan dan hasil2 penelitian/perekayasaannya diabaikan, shg banyak para peneliti/perekayasa hanya fokus untuk mengejar Angka Kredit. jadi artinya bahwa seharusnya tunjangan penelitian/perekayasaan tdk bisa disebandingkan dng nilai AK. jangan ada kesan bhw para peneliti/perekayasa itu adalah hanya mereka2 yg punya jab. fungsional. Hal ini akan mengkebiri kreativitas pegawai yg ingin melakukan penelitian/perekayasaan. Ini sekedar masukan, Trimakasih.

  2. Berbicara tentang tunjangan fungsional, gimana dengan pranata laboratorium pendidikan yang sampai saat ini telah memasuki tahun kedua sejak ditetapkan per April 2011, koq belum ada khabar tindak lanjut…???

  3. kondisi PNS kita sekarang ini adalah "PNS STRUKTURAL MENGANGGUR", terutama diStruktural, kalau di Fungsional seperti guru dan tenaga kesehatan lumayan baik, Wacana penghapusan eselon adalah pengakuan pemerintah bahwa "PNS STRUKTURAL MENGANGGUR", PNS kita hadir kekantor kecuali bawa dokumen SPPD dengan kata lain rebutan SPPD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Remunerasi 2014 & Penerimaan CPNS 2014 © 2014 Frontier Theme
close

site tracking with Asynchronous Google Analytics plugin for Multisite by WordPress Expert at Web Design Jakarta.