Remunerasi PNS 2014

Remunerasi PNS TNI POLRI & Tunjangan Kinerja

Pendapatan Pejabat Surabaya Samai Presiden

Wow, PNS Surabaya Terima Rp 60 Juta/Bulan

logo kota surabaya 233x300 Pendapatan Pejabat Surabaya Samai PresidenSURABAYA- Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini jauh dari kata ‘tidak sejahtera’, mereka malah makin dekat dengan sebutan ‘kaya raya’. Ironisnya, untuk mengelembungkan dompet, beberapa PNS diindikasikan melakukan korupsi. Terbaru, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap rekening miliaran rupiah milik 10 PNS muda dan telah melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di Surabaya, meski indikatornya berbeda– bukan rekening gendut–tapi ditemukan aturan walikota yang ditengarai mengarah ke korupsi berjamaah dan sistematik. Walikota memberikan reward ke PNS Surabaya melalui Tunjungan Prestasi Pegawai (TPP) dan ‘e-Performance. Selain landasan hukumnya kurang jelas, dasar penilaian yang tidak objektif potensi memicu kerugian negara minimal sekitar Rp 252 miliar/ tahun.

Secara hitungan kasar, dengan adanya dua tambahan ‘uang plus-plus’ itu, PNS selevel Kepala Dinas saja bisa membawa uang Rp 60 juta/bulan, hampir menyamai presiden yang gajinya Rp 62 juta/bulan. Ukuran prestasinya pun tidak jelas, misalnya hanya karena pulang di atas jam 16.00, mau menjadi panitia upacara atau cuma memperbaiki mobil dinas ke bengkel. Padahal gaji resmi level ini sekitar Rp 5 juta/bulan. Berarti ‘uang plus-plus’ alias reward sendiri mencapai Rp 55 juta/bulan.

“Sudah seharusnya anggaran belanja bisa ditekan bukan malah bertambah besar apalagi kalau diberikan kepada semua pegawai. Pemkot kurang sensitif dalam hal mengurangi belanja pegawai,” kata pengamat Administrasi Negara Unair Gitadi Tegas, Rabu (7/12).

Lebih ironis lagi, saat ini Pemkot Surabaya masih dirundung tunggakan utang Jamkesda di RSU dr Soetomo sebesar Rp 52,7 miliar. Pemkot Surabaya harus bisa mempertanggungjawabkan pola penganggaran yang dirancang. Sebab belanja pegawai yang terlalu besar bisa menimbulkan multiplier effect bagi sejumlah program Pemkot sendiri.“Pemkot harusnya memikirkan bagaiaman pertanggungjawaban anggaran untuk TPP itu apakah sudah benar berbasis kinerja atau belum. Jika tidak itu bisa jadi sebuah pelanggaran,” katanya.

Sebelumnya, Masyarakat Pemantau Pelaksanaan Program dan Kebijaksanaan Pemerintah (MP3KP) sudah melaporkan ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.“Apa yang dilakukan Risma dengan memberikan tambahan pengahasilan kepada PNS berupa TPP jelas tidak sah. Pemberian tambahan penghasilan PNS masih dalam Rencangan Perpres, sementara Risma sudah memberikan TPP kepada PNS Pemkot sehari setelah dia dilantik sebagai walikota Surabaya,” ujar Eusebius Purwadi, Kordinator MP3KP.

Menurutnya,dalam kebijakaannya sebagai Walikota Surabaya, Risma telah mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah tertanggal 30 September 2010. Kemudian Risma juga mengeluarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/430/436.1.2/2010 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal tanggal 1 Oktober 2010.

Padahal, lanjut Purwadi, apa yang dilakukan Risma telah melanggar Pasal 39 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri dan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah).

“Kami katakan salah, karena hal itu sudah jelas dalam pasal Pasal 39 ayat (1) Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang objektif,” bebernya.

Kebijakan itu juga harus memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun hal itu tidak dilakukan. Menurut Pasal 39 ayat (1) Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah, dilakukan pada pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA). Artinya, penetapan Tambahan Penghasilan PNS Pemkot Surabaya dilakukan setelah pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA).

DPRD pun mulai gerah dengan itu.  “Setelah kami hitung-hitung ternyata seorang Asisten Sekkota atau Sekda dan pejabat setingkat Kepala Dinas bisa membawa pulang paling maksimal Rp 60 juta dan minimalnya sekitar Rp 45 juta per bulan,” ungkap anggota komisi A DPRD Surabaya, Alfan Khusaer.

Sekadar diketahui, Pemkot memang memberikan TPP meniru program kerja Pemerintah DKI Jakarta.  Sementara, di 2011 walikota juga memberikan ‘hadiah’ dengan mengacu program e-Performance yang dipakai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut hitungan DPR, dengan tambahan TPP saja pendapatan PNS Pemkot Surabaya setingkat Kepala Dinas golongan IV e akan bertambah menjadi maksimal Rp 19 juta per bulan, sedangkan PNS golongan I a yang paling rendah gajinya, maksimal akan mencapai Rp 1,9 juta atau minimal Rp 800 ribu per bulan.

Selanjutnya, bila ditambah e-Performance yang diterapkan mulai 2011 tentang anggaran Penunjang Kinerja Kegiatan dan Penunjang Operasional Kinerja PNS Pemkot setingkat Kepala Dinas dengan golongan IV akan bertambah maksimal Rp 35 juta/bulan. Sehingga penghasilan dia, gaji ditambah TPP dan e-Performance bisa menapai Rp 60 juta/bulan.

“Dengan penghasilan sebesar itu penghasilan pejabat Pemkot setingkat Asisten atau Kepala Dinas menyamai gaji presiden,”katanya.  Seperti diketahui, gaji presiden saat ini dikisaran Rp 62 juta/bulan.

Menurutnya, pemberian TPP kepada PNS Pemkot diberikan walikota sejak terpilih sebagai walikota pada September 2010 lalu, sedangkan kenaikan pendapatan PNS Pemkot Surabaya berdasarkan e-Perfomance diberlakukan walikota pada  awal 2011 ini.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pemberian insentif terhadap PNS Pemkot Surabaya secara aturan terlihat tidak ada pelanggarannya, tapi kalau pemberiannya tampak berlebihan sudah tentu mengundang tanda tanya.

Pemberian TPP, katanya, berdasarkan beban kerja bukan prestasi kerja. Penilaiannya dihitung berdasarkan keaktifan absensi PNS itu sendiri. PNS yang rajin absen di atas pukul 16.00 mendapatkan intensif cukup besar. “Kan tidak jelas ukurannya, bisa saja lama-lama di kantor tapi main game,” katanya.

Sedangkan pemberian insentif berdasarkan e-Performance, mekanisme pemberian insentif diserahkan kepada masing-masing kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) langsung, tanpa didasari aturan yang tertuang dalam peraturan daerah atau yang lainnya.

Dia mencontohkan, kalau seorang kepala dinas merangkap sebagai ketua tim reklame, ketua panitia HUT Surabaya, ketua panitia semarak Surabaya dalam memperingati hari pahlawan dia dipastikan akan mendapatkan insentif cukup besar.

Sedangkan perhitungan insentif e-Performance bagi PNS yang tidak memiliki jabatan insentifnya dihitung berdasarkan kegiatannya sehari-hari. Misalnya, kalau PNS itu pergi ke bengkel mobil untuk memperbaiki mobil dinas pemkot akan mendapatkan insentif, sedangkan yang tidak bekerja apa dia tidak mendapatkan insentif itu.

Contoh lain, kata Alfan, seorang guru di lingkungan PNS pemkot saat ini selain gaji dia mendapatkan TPP rata-rata sekitar Rp 2,5 juta per bulan. TPP itu diberikan bukan karena beban kerja atas proses belajar mengajar yang dikerjakannya. Tapi, kalau guru itu mengikuti seminar di tempat lain atas tugas dari sekolah dan seminarnya empat kali dalam sebulan dia akan mendapatkan insentif lagi sekitar Rp 2,5 juta.

Jadi kalau gaji guru PNS itu sekitar Rp 4 juta per bulan, maka total penghasilan seorang guru PNS di Surabaya bisa membawa pulang penghasilan sekitar Rp 9 juta per bulan, karena dia mendapatkan TPP Rp 2,5 juta per bulan dan insentif dari program e-performance. “Berbahagialah, PNS di lingkungan pemkot saat sekarang ini, karena penghasilannya sudah besar,” ujarnya.

Terkait dengan ini, lanjutnya, Pemkot Surabaya merupakan satu-satunya daerah yang membuat program TPP dan e-performance pertama kali di negeri ini. Pasalnya, daerah lain belum ada. Sedangkan acuan yang dipakai Pemkot TPP meniru program kerja yang diterapkan DKI Jaya, sedangkan program e-Performance mengacu pada program kerja KPK.

“Saya nggak tahu kenapa demikian. Kalau melihat tujuannya sih baik, tapi kalau double ya apa ngak berlebihan, sementara masih banyak warga di Surabaya yang ekonominya masih belum bagus, terbukti masih banyak warga miskin membutuhkan bantuan banyak pihak,” terangnya.

Selain itu, seharusnya pemberian insentif didasarkan prestasi kerja PNS, sehingga PNS yang berprestasi dan layak mendapatkan insentif memang patut diberikan insentif. Sementara faktanya, PNS pemkot baik yang berprestasi atau yang tidak berprestasi semua menerima insentif itu.

Menurutnya, kalau program ini diteruskan akan terus merugikan negara. Kerugian negara akibat serapan anggaran untuk pemberian insentif PNS tersebut sedikitnya mencapai Rp 252 miliar per tahun. Asumsinya, kerugian negara sebesar itu, bila seorang PNS mendapatkan TPP sebesar Rp 1 juta per bulan dan dari 21.000 PNS pemkot yang dikalikan 12 bulan.

Jumlah pengeluaran anggaran tersebut, lanjutnya, bisa jauh lebih besar lagi dari Rp 252 miliar. Itu karena ada PNS pemkot yang menerima TPP lebih dari Rp 1 juta per bulan dan maksimal Rp 2,5 juta per bulan.

Berdasarkan catatan dewan PNS Pemkot dari golongan I-IV semuanya mendapatkan insentif TPP tersebut. PNS golongan I minimal mendapatkan insentif TPP sekitar Rp 800.000 per bulan dan yang golongan IV rata-rata minimal menerima insentif Rp 6 juta dan maksimal p 19 juta per bulan.

“Ini belum insentif dari e-Performance, khusus pejabat pemkot ada yang mendapatkan insentif dari program e-performance minimal sekitar Rp 16 juta per bulan dan maksimal sekitar Rp 35 juta per bulan,” jelasnya.

Penghasilan sebanyak itu, ujarnya, sangat aduhai. Sementara kinerja mereka banyak yang belum bisa disebut memiliki prestasi yang luar biasa. Karena, walikota harus mengevaluasi kebijakan pemberian insentif tersebut. Bila tidak ada evaluasi sangat dimungkinkan akan berdampak masalah hukum, karena tujuan awal pemberian insentif itu meningkatkan kinerja PNS Pemkot.Selain itu, katanya, aturan pencairannya tidak jelas. Bahkan kalau yang mengatur besar kecilnya instensif kepala SKPD, sangat dimungkinkan subjektif


Sumber : Surabaya Post

Incoming search terms:

The Author

Remunerasi PNS

Terima Kasih anda telah mengunjungi situs RemunerasiPNS.Com. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai remunerasi, tunjangan kinerja, penerimaan cpns, sekolah kedinasan, guru, perawat, TNI, POLRI, beasiswa, dll

1 Comment

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Remunerasi 2014 & Penerimaan CPNS 2014 © 2014 Frontier Theme
close

site tracking with Asynchronous Google Analytics plugin for Multisite by WordPress Expert at Web Design Jakarta.