Remunerasi PNS 2014

Remunerasi PNS TNI POLRI & Tunjangan Kinerja

Evaluasi segera Sertifikasi Guru

guru indonesia 291x300 Evaluasi segera Sertifikasi GuruBanyak masalah baru yang muncul mengiringi program sertifikasi guru. Sejak bergulir lima tahun lalu, program ini nyaris tidak pernah sepi dari masalah. Mulai kasus jual beli sertifikat, polemik kuota, hingga molornya pembayaran tunjangan profesi pendidik (TPP) selalu mewarnai pemberitaan media di banyak daerah.

Di Sumbar, sertifikasi menjadi cara kenaikan gaji tak kelihatan. Urus diam-diam, lalu nikmati rapel. Soal pendiikan terus berkualitas, itu urusan nomor dua.

Ironisnya, guru-guru yang mengabdikan dirinya secara maksimal malah mendapat perhatian minimal. Guru swasta contohnya. Meski dapat honor dari Pemprov, tapi dibuat kabur dengan terlambat memberikannya. Pejabat kita memang “kurang hati”, tahu hanya itu yang diharapkan guru swasta, mereka tetap cuek.

Sejatinya, mengacu UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tujuan pelaksanaan sertifikasi itu boleh dikatakan mulia. Yakni, peningkatan mutu para guru. Muaranya, kalau kualitas guru meningkat, mutu anak didik juga semakin bagus. Dengan demikian, generasi masa depan bangsa ini bisa tidak jauh-jauh amat tertinggal dengan negara tetangga.

Ekspektasi pemerintah seperti yang tertuang dalam UU itu memang pantas kita acungi jempol. Sebab, jelek atau tidaknya kualitas pendidikan secara nasional berada di pundak tenaga pendidiknya. Sayang, faktanya, sejauh ini program sertifikasi guru belum secara signifikan membangkitkan profesionalitas guru itu. Yang lebih kerap mengemuka malah seputar kehebohan berebut bisa masuk kuota bagi guru yang belum mengikuti sertifikasi. Kemudian, guru yang sudah lulus berharap segera menerima TPP.

Fakta itu menjadi bukti bahwa mindset para guru belum klop dengan tujuan program sertifikasi. Pemberian TPP satu kali gaji pokok perbulan itu sesungguhnya bentuk apresiasi pemerintah terhadap para guru yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi atau profesionalitas.

Namun, rupanya, guru masih memandang dari sudut pandang keliru. TPP itu dianggap sudah menjadi hak guru dan kewajiban pemerintah untuk membayar. Padahal, para guru mestinya lebih dulu mengedepankan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai tenaga pendidik yang terus dituntut untuk meningkatkan mutu.

Jika pola pikir keliru itu terus dibiarkan berkembang tanpa solusi, percuma saja dana triliunan dikucurkan. Bayangkan, kalau di Indonesia ada sekitar 2,7 juta jiwa semua lulus sertifikasi pada 2015 mendatang, setahun diestimasikan anggarannya sekitar Rp 100 triliun. Angka itu di luar gaji mereka. Padahal, total anggaran pendidikan dalam APBN saat ini Rp 246 triliun. Dengan begitu, total anggaran untuk membayar TPP dan gaji guru itu saja menyedot lebih dari separo anggaran pendidikan.

Padahal, masalah kualitas pendidikan tentu bukan hanya soal kesejahteraan guru. Tetapi, juga perbaikan sarana dan prasarana. Masih sangat banyak sekolah rusak dan fasilitas pendidikan lain yang kurang memadai di negeri ini.

Karena itu, pemerintah mesti benar-benar serius dan secepatnya melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan sertifikasi guru. Pemberian TPP yang selama ini menjadi pemicu kehebohan di kalangan guru harus didudukkan pada tempatnya. Kita tentu tidak ingin uang dari rakyat itu mengalir kepada mereka yang tidak berhak.

Evaluasi total tidak hanya mencari kesalahan guru atau memperbaiki UU, mencari bentuk baru, atau cara-cara yang hanya akan membuat standardisasi guru hanya itu ke itu saja.

Penting kiranya, pemerintah mulai membuat guru benar-benar profesional sejati. Jangan jadikan mereka PNS, karena itu hanya akan memberikan guru zona aman, tidak kreativ dan hanya takut akan aturan pemerintah


Sumber : Tajuk Rencana Padang Ekspress

Incoming search terms:

The Author

Remunerasi PNS

Terima Kasih anda telah mengunjungi situs RemunerasiPNS.Com. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai remunerasi, tunjangan kinerja, penerimaan cpns, sekolah kedinasan, guru, perawat, TNI, POLRI, beasiswa, dll

2 Comments

Add a Comment
  1. tujuan pemerintah baik. but, terlanjur parah, carut marut dunia pendidikan, ada yg kualitasnya meningkat, tp mayoritas cuma menuntut uangnya, kualitas nggak ada beda…kasihan pemerintah yg payah mencarikan dananya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Remunerasi 2014 & Penerimaan CPNS 2014 © 2014 Frontier Theme
close

site tracking with Asynchronous Google Analytics plugin for Multisite by WordPress Expert at Web Design Jakarta.