BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami krisis pegawai negeri sipil hampir di semua satuan perangkat kerja daerah, kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah setempat Maman Permana.
Kabupaten Bantul saat ini mengalami kekurangan hampir 1.000 pegawai negeri sipil (PNS) baik fungsional, kesehatan, maupun kependidikan, katanya di Bantul, Selasa (13/12).
“Kekurangan itu masih belum tercukupi hingga berakhirnya moratorium akhir Desember 2012, itupun belum kalau belanja pegawai kami justru lebih dari 50%, karena harus ada pengangkatan tenaga honorer,” katanya.
Menurut dia, saat ini terdapat 53 tenaga honorer kategori satu yaitu tenaga honorer yang penghasilannya dari APBD atau APBN dan minimal telah bekerja satu tahun pada 31 Desember 2005.
Kemudian, kata dia, kategori II sebanyak 1.424 tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai melalui APBD atau APBN dan telah bekerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005.
“Dari hasil verfikasi pemerintah pusat sebanyak 49 dari 53 tenaga honorer kategori I lolos, namun belum ada pengangkatan. Sedangkan untuk pengangkatan tenaga honorer kategori II harus melalui tes yang diputuskan pusat,” katanya.
Ia mengatakan, dalam Rancangan APBD 2012, belanja pegawai tidak berubah dari tahun sebelumnya yakni 60 persen dari seluruh beban anggaran. Belanja tidak langsung sebesar Rp892 miliar, dan Rp808 miliar di antaranya untuk keperluan gaji pegawai dan DPRD.
Menurut dia, sesuai data yang tercatat di BKD Bantul krisis pegawai meliputi tenaga kesehatan yakni kekurangan sebanyak 426 PNS, tenaga pendidikan kekurangan sebanyak 470 PNS dan tenaga fungsional mencapai puluhan PNS.
Ia menyebutkan, kekurangan tenaga fungsional itu meliputi tenaga sosial kurang 17 orang, penyuluh pertanian kurang sebanyak 49 orang, dan penyuluh perikanan kurang sebanyak 18 orang kemudian penyuluh KB kurang 23 orang.
“Untuk kekurangan tenaga kesehatan sebanyak 426 itu sudah meliputi dokter, perawat dan bidan baik untuk mengampu layanan kesehatan masyarakat maupun pusat kesehatan hewan (Puskeswan), se Bantul,” katanya.
Ia mengaku kekurangan pegawai di masing-masing SKPD itu terkadang menganggu pelayanan, misalnya kurangnya dokter hewan membuat kondisi kalang kabut ketika ada aduan bersamaan, apalagi jika masih merangkap tugas kedinasan.
“Ya sebetulnya kondisi sekarang di Bantul bisa dikatakan krisis PNS, kekurangan itu belum termasuk PNS yang akan memasuki pensiun pada 2012,” katanya
Sumber : Media Indonesia
