Remunerasi PNS 2014

Remunerasi PNS TNI POLRI & Tunjangan Kinerja

Pemda Kota Padang Tak Terima CPNS Hingga 2012

logo kota padang Pemda Kota Padang Tak Terima CPNS Hingga 2012SAWAHAN – Dalam waktu dekat ini, Pemko Padang akan merotasi besar-besaran pegawai di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja PNS. Dengan kebijakan tersebut, APBD Padang menjadi tidak terbebani.

“Kami tidak akan merekrut PNS, akan tetapi mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Sesuai petunjuk teknis yang diberikan pusat, pengangkatan PNS hanya dapat dilakukan sifatnya urgen,” kata Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, kemarin.

Ia menyebutkan dalam waktu dekat ini, akan ada rotasi untuk PNS dan guru yang telah disertifikasi. PNS yang menumpuk pada satu SKPD akan didistribusikan ke SKPD lain. Sehingga pelayanan masyarakat maksimal.

“Selama ini banyak keluhan pelayanan yang diberikan Pemko. Makanya diperlukan adanya rotasi. Guru-guru yang telah disertifikasi akan saya distribusikan ke sekolah lain. Ini peningkatan kualitas pendidikan. Saat ini saya telah minta Kadis Pendidikan untuk melakukan perngkajian soal itu,” ungkap Fauzi.

Ditanya kapan kepastian rotasinya? Fauzi mengaku belum dapat memastikan. “Pokoknya dalam waktu dekat ini lah,” sebutnya.

Fauzi menuturkan tenaga pendidik harus meningkatkan kompetensi mereka. Sebab , siswa saat ini andal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IT). “Guru tak boleh gagap teknologi. Jangan sampai nanti terbalik, justru anak-anak yang mengajar gurunya,” ucapnya.

Terkait rencana perekrutan 200 tenaga pengamanan, menurut Fauzi itu hanya tenaga outsourcing bukan PNS. “Tenaga PNS kita sudah banyak yang tua, makanya perlu penambahan tenaga pengamanan. Untuk perekrutan ini melalui pihak ketiga. Sehingga jika tenaga pengamanan itu bermasalah dapat langsung dilakukan penindakan,” tutur bapak tiga anak ini.

Ketua DPRD Zulherman menuturkan pemko harus memberdayakan PNS yang ada saat ini. Diharapkan sampai tahun 2012, tidak ada lagi perekrutan PNS. Pemko seyogianya memiliki trik untuk melakukan distribusi pegawai sehingga proporsional.

“Jangan ada lagi pegawai yang menumpuk pada SKPD. Kalau penumpuk pada satu SKPD, tentu akan menganggu pelayanan. Jika dilihat dari proporsi jumlah pegawai, justru PNS Pemko paling banyak dibanding daerah lain,” sebut politisi Demokrat ini.

Ketua Komisi I Jumadi menuturkan mutasi dan rotasi itu memang haknya wali kota dan DPRD tidak bisa ikut campur soal itu. Penyegaran itu perlu dilakukan, dalam rotasi dan mutasi harus ada indikator yang jelas terhadap capaian ukuran kinerja dari pejabat yang dimutasi.

“Jika seorang pegawai dimutasikan ke satuan kegiatan perangkat daerah (SKPD) yang lain , tim harus mampu memberikan alasan yang tepat ke pegawai yang dimutasi. Sehingga antara satu dengan yang lainnya tidak menimbulkan kecemburuan,” sebutnya.

Persoalan yang terjadi saat ini, tim sendiri tidak transparan. Terkadang penempatan pegawai pada jabatan yang baru tidak berdasar disiplin ilmu yang dia miliki serta pegawai itu juga tak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya pada jabatan baru yang diembannya.

“Bukannya kinerja SKPD menjadi baik dengan adanya mutasi pegawai justru sebaliknya.,” tukias politisi Golkar ini.

disadur dari jpnn network 

Incoming search terms:

The Author

Remunerasi PNS

Terima Kasih anda telah mengunjungi situs RemunerasiPNS.Com. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai remunerasi, tunjangan kinerja, penerimaan cpns, sekolah kedinasan, guru, perawat, TNI, POLRI, beasiswa, dll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Remunerasi 2014 & Penerimaan CPNS 2014 © 2014 Frontier Theme
close

site tracking with Asynchronous Google Analytics plugin for Multisite by WordPress Expert at Web Design Jakarta.