Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan tidak akan membuka formasi penerimaan CPNS pada kabupaten/kota yang tidak menyetor data honorer dan analisis kebutuhan pegawai.
Saat ini, terdapat 97 daerah yang belum menyetor data, termasuk Pemda Barru dan Soppeng. Deputi Bidang Aparatur Kemenpan, Ramli Naibaho meminta agar daerah segera menyerahkan dua hasil analisis tersebut hingga Desember mendatang. Jika tidak, maka pihaknya tidak akan memberikan formasi penerimaan CPNS daerah yang bersangkutan. “Secara otomatis moratorium penerimaan pada daerah terkait diperpanjang hingga 2012,” katanya. Kementerian PAN dan RB, jelas Ramli, masih akan mengkaji lanjut untuk kepastian rekrutmen CPNS. Salah satu pertimbangan yang cukup menentukan, kata dia, adalah biaya belanja pegawai di APBD kabupaten/kota. Secara yuridis, moratorium penerimaan CPNS dilakukan sejak 1 September hingga 31 Desember 2011. Namun secara defacto, kata dia, moratorium ini berlangsung selama dua tahun hingga 2012. “Selama dua tahun ini, diharapkan waktu yang ada digunakan untuk melakukan analisis jabatan dan kebutuhan penerimaan pegawai,” sebutnya. Menurutnya, kebijakan moratorium penerimaan CPNS yang dikeluarkan pemerintah, salah satunya untuk mengatur penataan birokrasi yang saat ini dirasakan terus membengkak dibarengi dengan besarnya belanja pegawai ketimbang belanja publik seperti dalam APBD. Ssehingga agenda reformasi birokrasi untuk menata efektifitas dan efisiensi tidak maksimal berjalan. Khusus kelengkapan data, enam daerah di Sulsel hingga kini belum juga memberikan laporan data honorer. Antara lain Kabupaten Barru, Soppeng, Bone, Bulukumba, Luwu dan Jeneponto. Penyetoran data honorer itu sendiri akan berakhir pada Desember mendatang. Itu karena pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) diupayakan rampung sebelum pergantian tahun 2012. Deputi SDM (Sumber Daya Manusia) Aparatur KemenPAN dan RB, Ramli Effendi Idris Naibahu mengatakan, rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer sisa diteken Presiden SBY. Diharapkan RPP tersebut disahkan segera setelah semua data di provinsi maupun di kabupaten/kota lengkap. “Masih menunggu data lengkap dari daerah, sudah tidak ada kendala lagi. Yang jelas tidak akan lewat 2011. Sementara, untuk pengangkatan tenaga honorer kategori II menjadi CPNS, diupayakan bertahap hingga tuntas 2013 mendatang,” tuturnya. Tenaga honorer kategori I yang bakal diangkat menjadi CPNS adalah mereka yang bekerja sebelum 2005. Para tenaga honorer ini, sejatinya sudah diupayakan untuk diangkat pada 2010 silam. Namun, karena kendala administrasi. Dalam RPP pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang baru ini diterangkan jika pengangkatan diupayakan sesegera mungkin.

Sumber : Harian Pare Post 

Incoming search terms:

• moratorium cpns (58)
• Nama2 kategori kedua soppeng sulsel (2)
• daftar dokter gigi kab barru (1)
• daftar nama-nama tenaga honorer kategori 2 kab soppeng (1)
• kategori 1 di kabupaten barru (1)
• kuota Honorer Pengkab Soppeng Tahun 2012 (1)
• pemda barru (1)
• Pengankatan pemberkasan honorer tahun 2010 kabupaten raja ampat com (1)
• syarat berkas penerimaan cpns sulsel barru (1)