Remunerasi PNS 2014

Remunerasi PNS TNI POLRI & Tunjangan Kinerja

Kebijakan Risma Tentang Tambahan Penghasilan PNS Kota Surabaya Disorot

logo kota surabaya 233x300 Kebijakan Risma Tentang Tambahan Penghasilan PNS Kota Surabaya DisorotKebijakan Risma Tentang Tambahan Penghasilan PNS Kota Surabaya Disorot

Surabaya – Kebijakan Walikota Surabaya tentang Tambahan Penghasilan pegawai negeri sipil daerah (PNSD) sebagai upaya meningkatkan profesionalitas, efektifitas, efesiensi dan kesejahteraan pegawai diduga salahi prosedur.

Koordinator Komunitas Studi Kebijakan Publik, Eusebius Purwadi menyatakan seluruh PNS di Kota Surabaya yang telah menerima Tambahan Penghasilan harus mengembalikan karena kebijakan Tri Rismaharini telah mendahului Kementerian Dalam Negeri.

“Tapi sampai saat ini kebijakan dan kriteria Tambahan Penghasilan PNS masih merupakan Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri nomor 5 tahun 2011, tentang rencana kerja kementerian dalam negeri 2011 tanggal 24 Januari 2011,” kata Purwadi kepada detiksurabaya.com, Selasa (8/11/2011).

Katanya, Kemendagri akan melakukan penyusunan rancangan kebijakan pemberian tambahan penghasilan untuk PNS di daerah melalui Peraturan Presiden (Perpres). Harapannya, rancangan Perpres pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD menjadi pedoman tambahan penghasilan PNS di lingkungan kabupaten atau kota.

“Namun pemberian Tambahan Penghasilan PNSD yang masih dalam Rancangan Perpres, Walikota sudah mengeluarkan perwali,” tuturnya.

Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 49 tahun 2010 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada PNSD tanggal 30 September 2010 dan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/430/436.1.2/2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD tanggal 1 Oktober 2010.

Purwadi memaparkan, dalam Diktum Kedelapan Keputusan Walikota Surabaya nomor 188.45/430/436.1.2/20110, tambahan penghasilan diberikan kepada Pengguna anggaran (Kepala SKPD).

Kuasa pengguna anggaran pada sekretariat daerah (Sekda, Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum dan Asisten Kesejahteraan Umum). Pejabat penatausahaan keuangan. Bendahara penerimaan. Bendahara pengeluaraan. Pembantu bendahara penerimaan. Pembantu bendahara pengeluaran. Serta Pejabat struktural pada SKPD/Unit kerja yang ditunjuk selaku Koordinator Pelaksana Kegiatan dan Wakil Koordinator Pelaksana Kegiatan.

“Kalau pengguna anggaran dalam satu tahun anggaran mengelola jumlah anggaran dibawah Rp 5 miliar, maka pengguna anggaran setiap bulannya menerima tambahan penghasilan sebesar Rp 5 juta per bulan ataua Rp 60 juta per tahun. Pada umumnya, anggaran yang dikelola lebih dari Rp 5 miliar,” katanya.

Purwadi bersama LSM lainnya yakni, Komite Sentral Anti Korupsi, Komunitas Peduli Anti Korupsi, Forum LSM Surabaya, Jurnalis Anti Korupsi, Liga Demokrasi, Pandu Garuda Nusantara, Komunitas Studi Kebijakan Publik dan PMII Cabang Surabaya, menduga ada kesalahan prosedur terkait pemberian tambahan penghasilan epada PNSD.

Ia menambahkan, pada tanggal 30 September 2010 dan 1 Oktober 2010, Walikota Surabaya sudah mengeluarkan penetapan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS Pemkot Surabaya sebelum ada pembahasan kebijakan umum APBD (KUA). Pihaknya juga sudah mengecek ke Ketua DPRD Kota Surabaya, bahwa Rancangan KUA yang sudah disusun oleh pemkot, sudah diserahkan ke DPRD Kota Surabaya pada 30 Desember 2010 sekitar pukul 17.00 WIB.

“Dapat disimpulkan pengeluaran tersebut merupakan penyimpangan penyelenggaraan keuangan daerah dan diduga dapat menimbulkan potensi kerugian daerah,” katanya.

Karena pengeluaran tersebut tidak mempunyai dasar hukum. kata Purwadi, seluruh PNS Pemkot Surabaya yang sudah menerima Tambahan Penghasilan makan harus mengembalikan ke Kas Daerah. “Tanpa menghapus perbuatan yang menimbulkan potensi kerugian daerah,” tuturnya.

Purwadi menjelaskan, jika Perwali nomor 49 dan Keputusan Walikota Surabaya, secara prosedural penetapannya dinyatakan oleh peradilan umum yang berkompeten bertentangan dengan perundang-undangan diatasnya, maka Tambahan Penghasilan yang diberikan ke pegawai adalah tidak sah.

“Jika tidak sah, maka kewajiban PNS Pemkot Surabaya mengembalikan Tambahan Penghasilan tersebut kepada Kas Daerah Pemkot Surabaya,” jelasnya. Kebijakan Risma Tentang Tambahan Penghasilan PNS Kota Surabaya Disorot.

sumber : detik surabaya

Incoming search terms:

The Author

Remunerasi PNS

Terima Kasih anda telah mengunjungi situs RemunerasiPNS.Com. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai remunerasi, tunjangan kinerja, penerimaan cpns, sekolah kedinasan, guru, perawat, TNI, POLRI, beasiswa, dll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Remunerasi 2014 & Penerimaan CPNS 2014 © 2014 Frontier Theme
close

site tracking with Asynchronous Google Analytics plugin for Multisite by WordPress Expert at Web Design Jakarta.