Remunerasi PNS 2014

Remunerasi PNS TNI POLRI & Tunjangan Kinerja

Dikecam, Perilaku Daerah Asal Mutasi Guru

Godok Kebijakan Tarik Guru jadi Pegawai Pusat

logo pgri Dikecam, Perilaku Daerah Asal Mutasi GuruJAKARTA – Perilaku pemimpin dan pejabat pemkab atau pemkot yang kerap asal mutasi guru dan kepala sekolah, menyita perhatian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Imbauan berupa peraturan menteri masih tidak mempan. Kemendikbud berencana mengambil langkah instan dengan menarik status para guru ini menjadi pegawai pemerintah pusat.

Upaya Kemendikbud tadi dipaparkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidik dan Peningkatan Muti Pendidikan (BPSDMP-PMP) Syawal Gultom. Dia menuturkan, persoalan pemerintah daerah asal memutasi guru atau kepala sekolah sudah meresahkan Kemendikbud. “Sebab, bisa mengganggu program peningkatan kualitas pendidikan yang berjalan di satuan pendidikan,” katanya.

Persoalan dibalik mutasi yang paling memilukan adalah, mutasi dilakukan tanpa didasari tinjauan kinerja. “Tapi lebih cenderung sikap like and dislike pemimpin daerah,” kata dia. Biasanya, guru dan kepala sekolah kerap dijadikan corong politik calon atau pemimpin daerah. Jika tidak bisa mengamankan suara pemilih, seorang guru dan kepala sekolah rentan dimutasi.

Secara aturan, Gultom menuturkan jika perilaku asal mutasi tadi boleh dilakukan. “Sebab para guru itu adalah pegawai daerah. Mereka diangkat kepala daerah,” terangnya. Untuk itu, sudah menjadi hak kepala daerah juga untuk memecat dan menggeser atau memutasi. Namun, menurut Gultom, upaya tadi bisa mengganggu jalannya proses pendidikan yang sedang berjalan.

Contohnya, ada kepala sekolah sedang menjalankan program peningkatan kemampuan berhitung siswa. Di tengah berjalannya program tadi, tiba-tiba kepala sekolah itu dipindah tanpa dasar evaluasi kinerja. Setelah diganti, kepala sekolah baru memiliki program prioritas lainnya. Seperti, meningkatkan kebersihan sekolah. “Perubahan program kerja kepala sekolah bisa membingungkan siswa,” jelas Gultom.

Di bagian lain, Plt Direktur Jendral Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) Kemendikbud Suyanto menuturkan upaya menarik status tenaga pendidik dari aparatur daerah menjadi aparatur pemerintah pusat, terus digodok. Dia menuturkan, semangat otonomi daerah dengan memberikan wewenang pemkab dan pemkot mengangkat guru ternyata kurang optimal.

Selain mampu mencegah politisasi tenaga pendidik atau guru, Suyanto mengatakan banyak manfaat ketika guru tadi ditarik menjadi pegawai pemerintah pusat. Seperti, bisa menjadi solusi tidak meratanya guru di beberapa daerah.

Suyanto mengatakan, Kemendikbud mempercayai hingga saat ini terjadi penumpukan guru di pulau Jawa. Kemendikbud, tidak punya wewenang untuk mengatur distribusi guru tadi. “Alasannya pasti mereka mengatakan kami ini pegawai daerah. Jadi tidak bisa dipindah ke daerah lain,” papar Suyanto.

Laporan kekurangan tenaga guru di beberapa pulau di luar Jawa cukup disayangkan pihak Kemendikbud. Sebab, dari catatan Kemendikbud, rasio jumlah guru dengan siswa di Indonesia mencapai 1:18. Artinya, satu guru mengajar 18 siswa. Rasio ini lebih bagus jika dibandingkan di Amerika yang hanya 1:20. Kemendikbud berharap, perubahan status guru dan kepala sekolah menjadi pegawai pemerintah pusat, bisa mengatasi persoalan politisasi dan penyebaran guru

disadur dari JPNN

Incoming search terms:

The Author

Remunerasi PNS

Terima Kasih anda telah mengunjungi situs RemunerasiPNS.Com. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai remunerasi, tunjangan kinerja, penerimaan cpns, sekolah kedinasan, guru, perawat, TNI, POLRI, beasiswa, dll

3 Comments

Add a Comment
  1. setuju…banget guru ditarik ke pusat..lha banyak tunjangan yang dipotong untuk kampanye.. setuju setuju dan setuju

  2. Saya mohon Petunjuk dan bantuannya pada pihak manapun yang berwenang maupun terkait tentang cara memindahkan mutasi kerja istri saya yang sekarang sebagai guru di Kalimantan Selatan ke daerah asal ke Jogjakarta adapun SKPD sekolah kami di SMP N 2 BUNGUR TAPIN sebagai Guru Bimbingan Konseling

    Nama : Diah Ayu Budikusdaryanti, S.Pd.
    NIP. : 19740924 2009004 2 002
    Pangkat/Gol : Penata muda, III/a
    Alamat Tempat Tinggal Asal : Jalan Tamansiswa, Mergangsan
    Kidul MG II/1159 RT 68 / RW 22,
    Kelurahan Wirogunan, Kecamatan
    Mergangsan, YOGYAKARTA 55151,
    Telepon : 0274 417764

    Untuk dapat di mutasikan pada salah satu Sekolah di YOGYAKARTAi.
    pertimbangan sebagai berikut :
    1. Mengikuti suami yang bekerja sebagai PNS di salah satu Instansi
    pemerintah yaitu di SMP N 11 Yogyakarta
    2. Masih mempunyai 3 anak yang masih sekolah dan perlu mendapatkan
    bimbingan orangtua terutama anak terkecil yang masih berusia 3 tahun
    3. Masih mempunyai seorang ibu yang sudah janda dan sering sakit-
    sakitan dan sangat perlu mendapat perawatan dan perhatian anaknya.

    1. Pak sigit, coba dibikin dulu surat permohonan pindah ke pemda yogya. biasanya kalau dengan alasan ikut suami bisa diizinkan. Apalagi untuk guru biasanya gampang diterima karena di yogyakarta masih kekurangan guru. Dilain pihak, pemda tempat istri pak sigit dinas skrg biasanya juga agak sulit untuk mutasi guru, karena mereka juga pasti sangat membutuhkan. Dicoba aja dulu, kalau belum dicoba kita tidak akan tahu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Remunerasi 2014 & Penerimaan CPNS 2014 © 2014 Frontier Theme
close

site tracking with Asynchronous Google Analytics plugin for Multisite by WordPress Expert at Web Design Jakarta.